Arah kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang berpedoman pada regulasi nasional dan prioritas pembangunan daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta mendukung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai pembentukan Kopdes Merah Putih.

Selain itu, kebijakan Dana Desa 2026 juga diselaraskan PMK Nomor 49 Tahun 2025 terkait tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan KDMP, dan Permendes PDTT Nomor 10 Tahun 2025 mengenai mekanisme persetujuan Kepala Desa dalam rangka pembiayaan KDMP.

Fokus Kegiatan Dana Desa 2026

Adapun fokus kegiatan Dana Desa Tahun 2026 di Kabupaten Dharmasraya meliputi:

1. Program Ketahanan Pangan minimal 20% dari pagu Dana Desa.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal 15%.
3. Penanganan dan pencegahan stunting.
4. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
5. Pengembangan potensi dan keunggulan desa.
6. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital.
7. Dukungan implementasi KDMP (30% dari pagu Dana Desa).

Ketentuan Pelaksanaan

Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2026 juga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Desa Mandiri diperbolehkan menganggarkan pembangunan kantor desa maksimal 10% dari total pagu anggaran.

Seluruh kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

Biaya operasional pemerintah desa maksimal 3%.

Kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas dilaksanakan di desa masing-masing.

Kegiatan prioritas lainnya dapat dilaksanakan sesuai kewenangan desa

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital termasuk dalam salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa di tahun 2026.

Prioritas ini dapat mencakup berbagai kegiatan yang mendukung digitalisasi desa, seperti:

• Pengembangan infrastruktur internet desa.
• Pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa.
• Integrasi teknologi dalam layanan administrasi desa, seperti pencatatan data kependudukan dan pengelolaan keuangan.